Politik Dinasti

 “Kekuasaan” Atas Nama Keluarga

Gambar: panti-pahlevi.blogspot.com

Keluarga bisa dikatakan sebagai organisasi terintensif yang pernah tercipta dalam sebuah stuktur sosial masyarakat tanpa keluarga bisa dimungkinkan tidak akan berdiri organisasi sosial lain karena keluarga seperti tunas untuk mengetahui bagaimana fungsi mekanisme organisasi selanjutnya. G. P. Murdock dalam buku Marvin H (Culture, People and Nature) menyebutkan fungsi keluarga adalah seks, reproduksi, edukasi dan ekonomi (nafkah) jika ditelisik lebih jauh fungsi proteksi dan afeksi juga terkandung dalam sebuah keluarga. Keluarga adalah organisasi sosial (domestik), organisasi sosial adalah salah satu unsur kebudayaan, kebudayaan memiliki sifat dinamis maka keluarga juga memiliki dinamika disetiap masa. Fenomena dinamika keluarga yang beragam di Indonesia bisa kita amati saat ini, bisa diambil contoh salah satunya dinamika pergeseran atau malah bentuk perluasan dari fungsi-fungsi keluarga yang ada. Fungsi utama keluarga seperti yang telah disebutkan di atas bergeser atau meluas pada fungsi lainnya seperti munculnya fungsi otoritas. Keluarga dijadikan alat untuk mencapai atau melanggengkan kekuasaan dapat dilihat tumbuh subur di dunia perpolitikan Indonesia. Pada tingkat nasional fenomena ini tidak terlalu tampak tapi ditingkat daerah tidak perlu heran lagi jika menemukan penguasa-penguasa yang berasal dari anggota keluarga itu-itu saja.

Gaya-gaya perkutatan kekuasaan dalam satu keturunan keluarga diistilahkan “poltik dinasti” berwujud pemindahan atau pembagian kekuasaan pada istri, anak atau kerabatnya. Ada juga istilah lain yakni “politik gono-gini” yang berarti kekuasan dimilki suami-istri secara bersama dan dalam prakteknya politik gono-gini diwujudkan kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh sang suami kemudian periode selanjutnya dipegang oleh istrinya, pola-pola seperti ini lebih sering terjadi.

Beberapa realita mengenai penguasa-penguasa daerah yang tokoh-tokohnya berasal dari satu keluarga akan kami paparkan di bawah ini:

1.    Jawa Tengah, Kabupaten Kendal 

·         Hendy Boedoro , SH. M.Si menjabat Bupati Kendal (2000 - 2005) dan (2005 - 2010)

·         dr. Hj. Widya Kandi Susanti, MM. menjabat Bupati terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2010 s/d 2015

2.    Jawa Timur, Kabupaten Kediri

·         Sutrisno menjabat Bupati Kediri (2000-2005) dan (2005 - 2010)

·         Haryanti istri Sutrisno menjabat Bupati Kediri (2010 - 2015)

3.    Jawa Timur, Kabupaten Ngawi

·         Harsono, menjabat Bupati Ngawi (1999 - 2010)

·         Ony Anwar, anak Harsono menjabat wakil Bupati Ngawi (2010 - 2015)

4.    Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara

·         Syaukani Hasan Rais, menjabat Bupati Kutai Kartanegara (1999 - 2010)

·         Rita Widya Sari, istri syaukani menjabat Bupati Kutai Kartanegara (2010 - 2015)

5.     Jawa Tengah, Cilegon Banten

·         Tubagus Aat Syafa'at, manjabat Walikota Cilegon (1999 - 2010)

·         Tubagus Imam Ariyadi, anan Aat Syafa'at. Menjabat Walikota Cilegon (2010 - 2015)

6.    Bali, Kabupaten Tabanan

·         Nyoman Adi Wiryatama, menajabat Bupati Tabanan (2005 - 2010)

·         Ni Putu Eka Wiryastuti anak Adi, menjabat Bupati Tabanan (2010 - 2015)

7.     Lampung

Keluarga Zainal Abidin pagar Alam

·         Zainal Abidin Pagar Alam, menjabat Gubernur Lampung (1966 - 1973)

·         Sjachroedin Z.P anak Zainal menjabat Gubernur Lampung (2004 - 2014)

·         Rycko Memoza, cucu Zainal menjabat Bupati Lampung Selatan (2010 - 2015)

Keluarga Abdurachman

·         Abdurachman Sarbini, Menjabat Bupati Tulang Bawang, Lampung (2004 - 2008) dan (2008 - 2012)

·         Aries Sandi Dharma Putra, anak Abdurachman, menjabat Bupati Pesawaran, Lampung (2010 - 2015)

8.     Jambi 

·         Zulkifli Nurdin, menjabat Gubernur Jambi (1999 - 2004) dan (2005 - 2010)

·         Zumi Zola, mejabat Bupati Tanjung Jabung Timur (2011 - 2016)

9.     Jawa Tengah, Kabupaten Bantul

·         Drs. HM. Idham Samawi, menjabat Bupati Bantul (1999 – 2004) dan (2005 - 2010)

·         .Hj. Sri Suryawidati, Istri Idham menjabat Bupati Bantul (27 Juli 2010 - sekarang 2015)

10.  Jawa Barat, Bandung, Kabupaten Indramayu

·         H. Irianto Ms  Syafiuddin, "Yance" menjabat Bupati Indramayu (2000 - 2010)

·         Hj. Anna Sophanah, menjabat Bupati Indramayu (2010 - 2015)

·         Anak Yance “Danial” menjabat Anggota DPRD sekaligus DPD II (Provinsi) Golkar

·          Keponakan yance menjadi fraksi DPRD.

(Data ini kami peroleh dari uraian dan dialog acara talkshow Mata Najwa (Metro TV.com/matanajwa/politikgono-gini) tahun 2012).

            Uraian panjang di atas menunjukkan realita dinasti kekuasaan yang tumbuh subur di Indonesia. Pemaparan pelaku-pelaku politik di atas ada yang megaku bahwa terpilihnya menjadi pemimpin daerah menggatikan suaminya adalah “kecelakaan politik” yang berarti sebuah keterpaksaan pencalonan karena dari pihak partai suami tidak ada yang mencalonkan dan harus melawan partai lainnya. Pemaparan lain menyebutkan bahwa terpilihnya sang istri menjadi pengganti karena permintaan rakyat tentu saja sering diindikasikan sebagai kedok belaka atas keserakahan kekuasaan, istri yang dicalonkan hanya dijadikan boneka dan formalitas semata karena sang suami tetap menjadi backing dibalik pengurusan roda pemerintahan dan pembuat kebijakan. Dari dua contoh pemaparan tersebut kita dapat melihat betapa berartinya fungsi otoritas sebuah keluarga untuk melanjutkan kekuasaan. Alasan selanjutnya selain karena masih berhubungan darah dan tak ingin kehilangan kekuasaan adanya politik dinasti juga disebabkan tuntutan dari pihak sanak famili yang mengiginkan suatu jabatan tanpa harus melewati proses yang semestinya, biasanya mereka hal ini dilakukan dengan embel-embel “kita ini keluarga, kita ini saudara sudah semestinya saling berbagi dan menolong untuk sebuah posisi (jabatan)” jadi mau tidak mau sang pemimpin tadi memberikan jabatan pada keluarganya seperti yang terjadi pada masyarakat yang menerapkan budaya patriakat kental. Pelokalan politik kerena “keluarga” mungkin tidak hanya terjadi ditingkat daerah melainkan terjadi di ranah kecamatan atau desa sehingga bukan hal yang tabu jika nanti dinasti politik tumbuh subur menjadi sebuah budaya di Indonesia.

Kerisauan pergeseran/perluasan fungsi keluarga dalam dunia perpolitikan yang banyak terjadi di daerah memunculkan inisiatif pemerintah untuk membuat peraturan baru mengenai pencalonan keluarga pemimpin daerah RUU pemilukada (Kompas edisi 22 maret 2013) meskipun ini masih menjadi sebuah wacana setidaknya sudah ada kesadaran untuk mengatasi polemik politik dinasti. Saat ini sebagai anggota masyarakat penekanan penting yang perlu dilakukan adalah kecerdasan sudut pandang kita dalam melihat kader/ calon/ pemimpin. Kita harus melihat kompetensi dan kapabilitas kader atau calon yang diusung untuk menggantikan kepemerintahan selanjutnya jangan sampai karena masih mempunyai hubungan darah dengan pemimpin sebelumnya kita berpandangan negatif bahwa ini adalah praktek politik dinasti atau nepotisme dengan calon calon/kader tersebut. Jika memang orang tersebut mampu dan pantas medapat jabatan itu kita tidak boleh menafikannya. Sebaliknya jika pihak keluarga pemimpin sebelumnya yang dicalonkan dirasa tidak mampu dan tidak berkompeten mendapatkan jabatan apalagi ada embel-embel kepentingan keluarga/kelompok kita harus menolak hal itu secara tegas. Satu bait sajak untuk mengakhiri essai ini:

Keluarga pengayom diri/ dengan segala fungsi

Dari seks, reproduksi, edukasi, nafkah, proteksi sampai afeksi/

Ketika otoritas dijadikan fungsi/ politik dan kekuasaan menjadi dinasti//

Kekuasan dan politik mirip arisan keluarga inti/ hanya ada dinasti dan kroni/

Kekuasaan milik pasutri/ kekuasaan milik sanak famili/

Hingga akhirnya fungsi keluarga menjadi ironi/

dalam Negara yang menjunjung tinggi sebuah demokrasi//